News3 mnt baca

ILO Dorong Kesejahteraan Finansial melalui Pekerjaan Layak dan Perlindungan Sosial.

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Financial Health Pathways Forum pada Kamis (15/10). Bertepatan dengan Bulan Inklusi Keuangan, forum ini menegaskan bahwa kesejahteraan finansial masyarakat tidak cukup dicapai melalui perluasan akses keuangan, tetapi juga membutuhkan pekerjaan layak, pendapatan yang stabil, dan perlindungan sosial yang…

Oleh Wiwie HoedyWomanIndonesia.com
NewsEconomics & CultureDewan Nasional Kesejahteraan Keuangan
Bagikan Artikel
ILO Dorong Kesejahteraan Finansial melalui Pekerjaan Layak dan Perlindungan Sosial.
Ilustrasi editorial: ILO Dorong Kesejahteraan Finansial melalui Pekerjaan Layak dan Perlindungan Sosial. (WomanIndonesia.com)
Ukuran Huruf:

Intinya sih...

  • – Organisasi Perburuhan Internasional (ILO ) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Financial Health Pathways Forum pada Kamis (15/10).
  • Forum tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas pendekatan terpadu dalam meningkatkan kesehatan finansial pekerja, keluarga, dan pelaku usaha.
  • Akses terhadap layanan keuangan perlu diikuti kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, menghadapi guncangan ekonomi, serta merencanakan masa depan secara berkelanjutan.

– Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Financial Health Pathways Forum pada Kamis (15/10). Bertepatan dengan Bulan Inklusi Keuangan, forum ini menegaskan bahwa kesejahteraan finansial masyarakat tidak cukup dicapai melalui perluasan akses keuangan, tetapi juga membutuhkan pekerjaan layak, pendapatan yang stabil, dan perlindungan sosial yang memadai.

Forum tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas pendekatan terpadu dalam meningkatkan kesehatan finansial pekerja, keluarga, dan pelaku usaha. Akses terhadap layanan keuangan perlu diikuti kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, menghadapi guncangan ekonomi, serta merencanakan masa depan secara berkelanjutan.

Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Simrin C. Singh, menekankan pentingnya memastikan inklusi keuangan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok yang rentan secara ekonomi.

“Inklusi dan kesehatan finansial adalah dua hal yang saling melengkapi. Inklusi keuangan membangun pondasinya, sementara kesehatan finansial memastikan bahwa akses tersebut benar-benar membawa stabilitas dan ketahanan ekonomi,” ujar Simrin.

Menurutnya, penguatan kesehatan finansial perlu berjalan seiring dengan upaya mewujudkan pekerjaan layak dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat.

Dalam forum tersebut, peserta juga menyoroti peran pemerintah, organisasi pengusaha, organisasi pekerja, dan sektor jasa keuangan dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif. Upaya ini mencakup penyediaan layanan tabungan, pembayaran, asuransi, dan pembiayaan yang aman, terjangkau, transparan, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk pekerja informal dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain akses layanan keuangan, kesehatan finansial turut dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, kondisi pekerjaan, perlindungan sosial, dinamika keluarga, kesenjangan gender, dan tekanan ekonomi yang dihadapi individu maupun rumah tangga.

Dari sisi kebijakan, pemerintah tengah menyiapkan transformasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menuju Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Langkah ini diarahkan untuk memperluas fokus kebijakan, dari peningkatan akses keuangan menuju pencapaian kesejahteraan finansial masyarakat.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Sekretariat DNKI, Ali Murtopo Simbolon, menyampaikan bahwa rencana pembentukan DNKK menjadi momentum untuk memperkuat kesejahteraan keuangan sebagai salah satu prioritas nasional.

“Ke depan, kebijakan tidak hanya diarahkan pada perluasan akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga pada bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan secara tepat dan produktif untuk mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan,” ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, ILO bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan OJK juga meluncurkan fase ketiga proyek Mempromosikan Usaha UKM melalui Peningkatan Akses Wirausaha terhadap Jasa Keuangan (Promise to Impact). Program ini bertujuan memperkuat kesehatan finansial dan inklusi keuangan UMKM serta pelaku dalam rantai pasok komoditas daerah, termasuk petani dan peternak.

Manager Proyek Promise to Impact ILO, Djauhari Sitorus, mengatakan fase ketiga program tersebut merupakan bentuk dukungan berkelanjutan untuk memperkuat kesehatan finansial UMKM dan pelaku rantai pasok daerah.

“Kami berharap replikasi model ini dapat mempercepat transformasi dari sekadar perluasan akses menuju kesejahteraan ekonomi yang nyata dan merata,” pungkas Djauhari.

Melalui kolaborasi multipihak, ILO berkomitmen mendukung penguatan kesehatan finansial sebagai bagian dari upaya memajukan pekerjaan layak, memperluas perlindungan sosial, dan membangun ketahanan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Bagikan Artikel

Artikel Terkait

Lihat Rubrik News
ILO Dorong Kesejahteraan Finansial melalui Pekerjaan Layak dan Perlindungan Sosial. | WomanIndonesia.com